PEKANBARU (TABLOIDRAKYAT) - Permintaan pengelolaan sampah dilakukan secara swakelola kembali dilontarkan anggota DPRD ke Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.

Sebelumnya permintaan pengelolaan sampah secara swakelola atau diserahkan langsung kepada pihak kecamatan juga pernah disampaikan di zaman kepemimpinan Pj Walikota Muflihun. Namun tidak terealisasi karena beberapa alasan.

Untuk itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan terus mendorong agar Pemko Pekanbaru untuk tahun 2024 ini penanganan sampah harus dikelola dengan baik oleh pihak kecamatan, kelurahan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru. Jangan sampai lagi dikelola oleh pihak ketiga.

"Jangan dikasihkan ke pihak ketiga lagi, kenapa kita harus memberikan anggaran APBD kita kepada pihak ketiga lebih besar, tapi kinerjanya begitu-begitu saja tidak ada peningkatan," kata Nurul, Rabu (5/6/2024)

Nurul menyinggung banyaknya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pungutan retribusi sampah. Maka itu, Komisi IV DPRD Pekanbaru yang membidangi soal persampahan, terus menyuarakan agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara swakelola.

"Retribusi, itu pasti. Pengangkutan sampah ini kenapa kita harus mengeluarkan APBD terlalu besar juga dengan anggaran hampir Rp80 sampai Rp90 miliar di 2024," ujarnya.

Politisi Gerindra ini menyebut, Pemko Pekanbaru seharusnya mengalihkan kembali ke sistem swakelola sampah mengingat anggaran penanganan sampahnya jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan jasa pihak ketiga.

"Ya, seharusnya kita menghemat lebih dari separoh itu, bisa dihemat kalau swakelola. Kenapa? Karena di zaman walikota sebelumnya ini sudah terbukti, bisa meningkatkan pendapatan kita lagi dan bukan malah menyedot anggaran APBD kita," terang Nurul.

Sumber: Halloriau. Com