GAZA (TABLOIDRAKYAT) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah memutuskan untuk mendukung rencana gencatan senjata Israel-Gaza yang diusulkan Amerika Serikat (AS).

Perjanjian ini menetapkan syarat-syarat untuk gencatan senjata penuh dan menyeluruh, pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, pengembalian jenazah sandera dan pertukaran tahanan Palestina.

Empat belas dari 15 anggota Dewan Keamanan, termasuk AS, mendukung resolusi tersebut. Adapun Rusia abstain.

Resolusi tersebut menyatakan bahwa Israel telah menerima usulan gencatan senjata, dan mendesak Hamas untuk menyetujuinya juga.

Rencana tersebut memiliki tiga tahap yang akan diakhiri dengan rencana rekonstruksi besar-besaran di Gaza, yang sebagian besar telah hancur akibat konflik tersebut.

Tahap pertama dari rencana tersebut menyangkut pertukaran sandera-tahanan serta gencatan senjata jangka pendek.

“Fase kedua mencakup penghentian permusuhan secara permanen, serta penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza,” menurut teks rancangan resolusi AS, dikutip BBC.

Tahap ketiga berfokus pada pandangan jangka panjang daerah kantong tersebut, dan akan memulai rencana rekonstruksi multi-tahun untuk Gaza.

Resolusi pada Senin (10/6/2024) ini muncul beberapa minggu setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan Israel telah menyetujui rencana tiga fase yang akan menghasilkan gencatan senjata permanen di Gaza.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menegur sebagian dari resolusi tersebut, dan berulang kali mengatakan ia berencana untuk melanjutkan operasi militer sampai Hamas hancur.

Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar AS untuk PBB, menyambut baik langkah Dewan Keamanan tersebut.

"Hari ini kami memilih perdamaian,” ujarnya.

Duta Besar Inggris Barbara Woodward menggambarkan situasi di Gaza sebagai ‘bencana besar’. Dia menambahkan bahwa penderitaan telah berlangsung terlalu lama.

“Kami menyerukan kepada semua pihak untuk memanfaatkan kesempatan ini dan bergerak menuju perdamaian abadi yang menjamin keamanan dan stabilitas bagi rakyat Israel dan Palestina,” terangnya.

Pada tanggal 25 Maret, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata.

Meskipun AS sebelumnya telah memveto tindakan serupa, namun AS tidak memveto resolusi bulan Maret tersebut.

Netanyahu mengatakan pada saat itu bahwa AS telah “meninggalkan” pendiriannya sebelumnya yang mengaitkan gencatan senjata dengan pembebasan sandera.

Seperti diketahui, konflik dimulai ketika Hamas menyerang Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 251 orang.

Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 37.000 sejak Israel merespons serangannya.

Sumber: Cakaplah.com