PEKANBARU (TABLOIDRAKYAT) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis siap mengucurkan dana Rp2,5 triliun untuk pembangunan jembatan penghubung Sungai Pakning ke Pulau Bengkalis. Pembangunan jembatan ini konstruksinya akan membentang sepanjang 6,1 Km.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto usai rapat koordinasi  di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (10/6).

Pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Pada rapat tersebut, juga hadir Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR,  Direktur Pembinaan Pengembangan Pembangunan Bappenas RI Bupati Bengkalis Kasmarni, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto serta pemangku kepentingan terkait.

Pj Gubri mengungkapkan, rapat tersebut membahas rekomendasi pola pembiayaan dari pemerintah pusat dalam kondisi dan kebutuhan yang ideal. Di mana terkait pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Bengkalis.

“Saya bersama Bupati Bengkalis menyelenggarakan FGD bersama Kementerian PUPR dan Bappenas. Kami mengundang pusat untuk membahas skema terhadap pembayaran, apakah nanti polanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau budget sharing,” ujarnya.

“Kami sudah sampaikan curhatan kita, agar kedepan jangan salah melangkah kita, inikan uang negara, uang rakyat, jangan sampai niat baik ini nantinya menjadi masalah, justru itu kita undang mereka ke sini, bentuk skema apa yang pas,” imbuhnya.

Dari hasil rapat tersebut, dapat diketahui bahwa skema pembayaran yang ideal yaitu dengan sistem KPBU. Pj Gubri mengungkapkan, Pemprov Riau bersama Pemkab Bengkalis siap berkontribusi sebesar Rp2,5 triliun untuk pembangunan jembatan tersebut.

“Kita akan menyiapkan dana Rp2,5 triliun. Pemprov Riau Rp1,5 triliun, Pemkab Bengkalis Rp1 triliun. Sisanya nanti apakah dibantu APBN atau investor yang penting kita ikut kontribusi karena ingin jembatan ini segera terwujud pembangunannya,” terangnya.

“Maka kami Pemprov Riau dan Pemkab Bengkalis memberikan kontribusi juga, bukan penonton, itulah niat kami sangat besar atas jembatan ini, maka semoga nantinya dapat menjadi perhatian pemerintah pusat,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, masih perlu dilakukan pertemuan lebih lanjut untuk mempertajam skema pembayaran tersebut. Sehingga segala proses pembayaran nantinya tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Yang terpenting dari pola ini kita tidak melanggar aturan, jangan sampai melanggar Permendagri karena ada aturannya dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 tentang KPBU. Maka ke depannya akan ada rapat lanjutan di pusat, kita akan pertajam skemanya seperti apa. Jadi jangan sampai ada aturan yang kita langgar nantinya,” tutupnya.(gem)

Sumber: Riaupos.com