Jumat, 14 Juni 2024

Breaking News

  • Lagi-lagi Judi Online, Oknum Perwira TNI Gelapkan Uang Satuan Rp876 Juta untuk Main Judi Online   ●   
  • Indonesia Tuan Rumah di Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025   ●   
  • PKB Resmi Usungkan Anies Baswedan Balon Gubernur DKI Jakarta   ●   
  • MrBeast Kukuhkan Dirinya Sebagai Youtuber dengan Subscriber Terbanyak di Dunia   ●   
  • Butuh 18.084 Tenaga, Pendaftaran Pantarlih Pilkada Serentak di Riau Mulai Dibuka Hari Ini   ●   
UMKM Meranti Diberi Sosialisasi Manfaat BPJS TK
Selasa 11 Juni 2024, 14:48 WIB

PEKANBARU (TABLOIDRAKYAT) - Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kepulauan Meranti diberikan sosialisasi terkait manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi ini kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai dan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti baru-baru ini. Sosialisasi ini dilaksanakan di Gedung Kuning, Kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tengku Arifin mengatakan, seluruh pengusaha dan pemberi kerja di Kepulauan Meranti agar mematuhi peraturan untuk mendaftarkan badan usaha beserta seluruh pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan.

“Tentu ada sanksi nantinya kepada badan usaha yang tetap tidak mau mendaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Arifin.

BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola lima program di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Peserta yang dilindungi terbagi atas 4 sektor antara lain penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU), jasa konstruksi (Jakon), dan pekerja migran Indonesia (PMI).

Jaminan sosial merupakan hak pekerja yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 99 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Oleh karena jaminan sosial ketenagakerjaan ditegaskan sebagai hak pekerja, maka sebaliknya dapat disimpulkan hal ini menjadi kewajiban bagi pengusaha dan pemberi kerja untuk memenuhinya. Kewajiban ini termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS: pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

“Pengusaha dan pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri dan pekerja lainnya di perusahaan sebagai peserta BPJS,” tegas Arifin.

Hal ini dikarenakan kepesertaan BPJS merupakan hak pekerja/buruh tanpa memandang jenis pekerjaan maupun jenis perusahaan tempat bekerja.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Iwan Kurniawan mengatakan hal yang sama. Dia menambahkan, kepada badan usaha untuk mendaftarkan badan usaha nya dan seluruh tenaga kerja tanpa terkecuali.

“Terima kasih kepada pemerintah kab kep Meranti dan Dinas Kop, UKM dan Tenaga Kerja karena telah turut mendukung program BPJS Ketenagakerjaan, untuk ke depan kita akan terus berkolaborasi sehingga seluruh pekerja yang ada di Kepulauan Meranti mendapatkan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” sebut Iwan.

 


Sumber: Riaupos.com




Untuk saran dan pemberian informasi kepada tabloidrakyat.com, silakan kontak ke email: tabloidrakyat@yahoo.com


Komentar Anda


Copyright © 2023 Tabloidrakyat.com - All Rights Reserved
Scroll to top